Di Miangas, Ketum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid Soroti Infrastruktur Perbatasan dan Aturan Perdagangan

MIANGAS — Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, menyoroti kondisi fasilitas negara di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, saat melakukan kunjungan ke wilayah perbatasan Indonesia–Filipina, Sabtu (14/2/2026).

Dalam peninjauan tersebut, ia menemukan sejumlah fasilitas pemerintah yang tidak terawat, mulai dari bangunan kantor yang rusak, pagar yang copot, hingga papan nama instansi yang tidak lagi terbaca. Ia juga menyinggung belum adanya layanan feri menuju Miangas dalam satu tahun terakhir.

Menurut Sahrin, kondisi tersebut menunjukkan perlunya perhatian yang lebih serius dari pemerintah pusat terhadap wilayah perbatasan.

Selain meninjau infrastruktur, Sahrin juga berdialog dengan masyarakat setempat. Warga menyampaikan keluhan terkait aturan perdagangan lintas batas Indonesia–Filipina yang dinilai masih membatasi aktivitas ekonomi masyarakat.

Salah satu yang disoroti adalah batas nilai barang yang dapat dibawa dalam perdagangan lintas negara yang saat ini sekitar USD 250. Warga berharap pemerintah dapat meninjau kembali kesepakatan tersebut agar aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan dapat berkembang.

Sahrin menegaskan bahwa pembangunan wilayah perbatasan harus menjadi bagian penting dari kebijakan nasional, tidak hanya dalam menjaga kedaulatan negara, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau terluar Indonesia.

Pulau Miangas dikenal sebagai salah satu titik paling utara Indonesia yang berbatasan langsung dengan Filipina.