korupsi

Pemerintah Kota Kendari, melalui Inspektorat Kota Kendari, telah mengembangkan aplikasi e-Proksi (Elektronik Program Pencegahan Korupsi) sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pasrtisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi. Aplikasi ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi dan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Tujuan dan … Baca Selengkapnya

Konsolidasi nasional yang terdiri dari elemen mahasiswa, aktivis, hingga buruh, yang tergabung dalam Komite Rakyat Lawan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KRL-KKN) bakal menggelar aksi unjuk rasa pada 19-20 Mei 2022. Adapun konsolidasi yang digelar di Kawasan Cibubur, Jakarta Timur. “Aksi Nasional serentak dalam rangka aksi nasional menyelamatkan negara dari kerusakan dan kehancuran pada tanggal 19 … Baca Selengkapnya

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui 15 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjalin kerja sama di Bidang Hukum dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Acara tersebut dihadiri langsung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kerja sama bidang hukum tersebut bertujuan guna melaksanakan program Pemprov DKI Jakarta dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Anies, Ibu Kota … Baca Selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan rasuah dalam ajang balap Formula E di Jakarta. Tersangka dalam kasus itu segera dibeberkan ke publik. “Kalau sudah selesai proses penelaahan baru kami umumkan hasil akhirnya,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Jakarta, Minggu, 21 November 2021. Ghufron mengatakan Lembaga Antikorupsi sedang mencari bukti untuk menjerat tersangka. … Baca Selengkapnya

Pegiat media sosial, Christ Wamea menyindir kader-kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Christ menilai bahwa rata-rata kader PDIP seolah berniat memberantas korupsi di depan publik, namun di belakang tetap menjadi maling. “Rata-rata kader PDIP semua sama,” katanya melalui akun Twitter PutraWadapi pada Minggu, 15 Agustus 2021. “Di depan publik semua berniat berantas korupsi tapi di … Baca Selengkapnya

Sejak banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, sepertinya menjadi acuan pemerintah untuk mengkerdilkan KPK, agar KPK tidak bisa seenaknya mencari koruptor. Apalagi koruptor dari PDI Perjuangan, jangan sampai diperiksa. Tahun 2019, sejak awal pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin, langsung dibuat Dewan Pengawas KPK, yang tugasnya, yaitu: memberikan izin untuk penyelidikan terkait kasus … Baca Selengkapnya