Indonesia Diambang Lampu Merah

Tahun 2022 diprediksi suhu politik mulai memanas. Partai-partai mulai ancang-ancang untuk persiapan Pemilu tahun 2024.

Demikian pula dengan pihak oposisi. Mulai pasang kuda-kuda. Tuntutan presidential threshold 0% hingga persiapan skenario terburuk andai terjadi gejolak sosial politik dan ekonomi yang mengancam kekuasaan rezim saat ini. Mewaspadai gerakan rakyat yang disetting oleh elit politik pro oligarki.

Ditengah hiruk pikuk politik 2022. Sesungguhnya Indonesia sedang menghadapi ancaman serius.

Pertama, Ancaman dari China komunis. Kabarnya sedang berlangsung operasi senyap pengkondisian Indonesia bagian dari Indo China Raya. Belt and Road Initiative (BRI).

Ada yang menduga. Isu Covid-19 dan pindah Ibukota Negara ke Kalimantan merupakan bagian dari operasi senyap negeri tirai bambu tersebut. Kita bertengkar tentang IKN. Mereka menyelundup masuk.

Masuknya TKA China dalam jumlah besar ke Indonesia. Banyak yang menilai sebagai bagian dari operasi senyap China. Menjadikan Indonesia bagian dari jalur sutera China tanpa harus perang fisik (soft war) melalui operasi penyelundupan imigran gelap dan operasi penyelundupan hukum.

Operasi penyelundupan imigran gelap ke Indonesia telah berlangsung puluhan tahun. Dari sembunyi-sembunyi hingga terang-terangan.

Masuk melalui pelabuhan laut maupun udara. Mulai menempati daerah pedalaman Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua hingga kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Medan.

Modusnya bermacam-macam. Dari menggunakan data orang yang sudah meninggal hingga melalui jalur resmi. Tak heran bila Pilpres dan Pileg 2019 menyisakan dugaan banyaknya pemilih siluman dan TPS khusus. Sayangnya, dugaan ini belum terkonfirmasi validitasnya karena tidak adanya penyelidikan sama sekali.

Target mereka, jutaan WNA China masuk Indonesia berkedok TKA sampai tahun 2029. Sinyalemen ini pernah diungkap anggota DPR dari PKS Ansory Siregar seperti dikutip pojoksatu.id. Apalagi rezim saat ini terkesan memberi angin segar untuk kemudahan masuknya WNA China ke Indonesia.

Menurut informasi yang banyak beredar kendati belum terkonfirmasi kebenarannya. Pada tahun 2029 prediksi populasi etnis china ditambah masuknya WNA China pada tahun 2024 mencapai separoh dari populasi penduduk Indonesia secara keseluruhan. Sebuah persentasi populasi fantastis untuk kemenangan kandidat presiden pada pemilu 2024 dan 2029 yang didukung oleh oligarki.

Selain itu, operasi senyap melalui penyelundupan hukum dengan dua proyek besar, yaitu; Amandemen UUD 1945 melalui pintu masuk Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) atau Presiden mengeluarkan maklumat kembali ke UUD 1945 Asli. Dengan komposisi MPR saat ini, peluang rezim ini berlanjut terbuka lebar.

Apalagi calon presiden yang diendorse oligarki kalah dalam semua sisi dari calon presiden lain yang telah beredar di masyarakat. Baik dari sisi popularitas, elektabilitas, intelektualitas maupun prestasi. Dan yang terpenting, calon presiden yang tidak bisa mereka kendalikan alias bukan calon presiden boneka akan dijegal.

Demikian pula halnya dengan UU No 11 tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Anehnya, UU No 11 tahun 2020 ‘digantung’ oleh Mahkamah Konstitusi selama 2 (dua) tahun. Sebuah keputusan tanpa kepastian hukum.

UU No 11 tahun 2020 tentang Omnibus law Cipta Kerja dan UU No 3 tahun 2020 tentang Minerba. Banyak pihak menilai kedua UU tersebut sebagai upaya pembenaran atas perampokan dan perampasan sumber daya alam melalui penyelendupan hukum berkedok investasi untuk mempermulus agenda oligarki sampai 2034.

Kedua, Berhembus rumor yang berhembus kencang tentang bakal adanya skenario ‘memancing’ rakyat melakukan ‘perlawanan’ terhadap rezim yang berkuasa.

Pancingan yang akan menimbulkan gejolak sosial politik dan ekonomi. Rakyat marah. Turun ke jalan-jalan melakukan perlawanan. Terjadi kekacauan politik. Sehingga Presiden punya alasan kuat mengeluarkan keadaan darurat. Pemilu 2024 diundur. Masa jabatan Presiden, MPR, DPR dan DPD diperpanjang hingga Pemilu ditetapkan setelah 2024. Mungkin 2027 baru digelar Pemilu.

Sebuah skenario yang kabarnya sedang dalam tahap cipta kondisi. Selain makin maraknya adu domba antar ormas dan sesama anak bangsa, isu terorisme dan kegaduhan yang mereka produksi sebagai bagian dari skenario pengalihan isu-isu besar serta kriminalisasi tokoh-tokoh kritis dan aktivis.

Ya Allah Ya Rabb…

Selamatkan negara kami dari rencana makar musuh-musuhMu.

Selamatkan dan lindungi kami dari kejahatan musuh-musuhMu.

Selamatkanlah anak cucu kami dari rencana jahat dan tipu daya mereka.

Ya Allah Ya Rabb…

Cabut dan ambillah kekuasaan dari orang-orang yang memusuhiMu dan memusuhi rakyatnya sendiri.

Binasakanlah mereka…
Hancurkanlah mereka…
Cerai beraikanlah mereka…

Kabulkanlah doa hamba-hambaMu yang dhaif dan fakir ini, Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Bandung, 28 Jumadil Ula 1443/2 Januari 2021

(hajinews)