Jokowi Minta Menteri Tak Pakai Fasilitas Negara Saat Kampanye

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan memberikan izin cuti kepada jajaran menterinya yang ingin mencalonkan diri menjadi calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres), pada Pemilu 2024 mendatang. 

Hanya saja, Jokowi mengingatkan agar sang menteri tersebut mengajukan cuti saat kampanye dan tidak menggunakan fasilitas negara.

"Diizinkanlah. Dari dulu-dulu juga begitu," kata Jokowi di Gudang Bulog Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (11/9).

Jokowi pun meyakini, roda pemerintahannya tidak akan terganggu jika nantinya para menterinya yang maju menjadi capres maupun cawapres mengajukan cuti. "Sistem birokrasi kita ini sudah mapan," serunya.

Meski begitu, Jokowi menegaskan para menteri yang ikut kontestasi Pemilu 2024, tidak menggunakan fasilitas negara saat berkampanye. 

Selain itu, menteri yang mencalonkan diri juga diminta agar mengambil cuti saat berkampanye.

Dia sendiri menyerahkan ketentuan pencalonan para menteri Kabinet Indonesia Maju yang ikut kontestasi Pemilihan Umum Presiden 2024 kepada aturan Komisi Pemilihan Umum.
 
 "Aturannya seperti apa kalau aturannya tidak boleh, tidak usah mundur ya enggak apa-apa. Yang paling penting tidak menggunakan fasilitas negara. Yang kedua kalau kampanye cuti. Aturannya jelas," jelasnya.
 
Seperti diketahui, ada beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang sejauh ini digadang-gadang akan maju bersaing dalam pemilu 2024 mendatang baik pilpres maupun pileg. Fi antaranya adalah Menhan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Basuki dan Sri Mulyani
Di luar nama-nama tersebut, pengamat politik Ujang Komarudin menilai, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memiliki kecocokan sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo.

"Kalau dua nama tokoh yang disebut masuk bursa cawapres, menurut saya cocok-cocok saja, bagus-bagus saja,” serunya.

Ujang menjelaskan, Basuki adalah kader PDI Perjuangan dengan sosok sederhana dan jujur. Karakteristik itu disebutnya cocok dengan kriteria PDIP.

“Pak Basuki kader PDIP, dia generasi tua dan tidak menjadi ancaman di PDIP. Jadi kalau Hadimulyo dicawapreskan, ya cocok saja, pas untuk PDIP,” katanya.

Sementara itu, Sri Mulyani merupakan tokoh perempuan yang bergelut dan punya keahlian di bidang ekonomi sehingga keduanya bisa cocok mendampingi Ganjar. 

Namun secara kans, Ujang menilai Basuki punya peluang besar menjadi cawapres pendamping Ganjar. Basuki disebut Ujang lebih bisa diterima PDIP
 
“Pak Basuki lebih cocok, lebih pas lah, lebih bisa diterima PDIP dan kader sendiri. Secara pembawaan santai, kalem, bijaksana, pekerja keras. Itu yang disukai oleh PDIP dan Megawati,” ungkapnya.
 
Sebab itu, kata Ujang, peluang menjadi cawapres Ganjar terbuka lebar bagi keduanya. Menurut Ujang, penentuan dan pengumumannya tinggal menunggu waktu saja.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. 

Namun, partai atau gabungan partai tersebut harus memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. 

Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.

(validnews)