PDIP Sudah Tidak Bisa Lagi Dipercaya Dalam Urusan Pancasila

Drama RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sepertinya masih akan berlanjut, meskipun keputusan dari pemerintah akhirnya menunda pembahasan RUU-HIP setelah banyak menuai polemik dan ketidaksetujuan dari berbagai pihak. Tapi PDIP dan partai pendukung RUU ini tidak akan berhenti sampai disini, karena memang status pembahasannya hanya di tunda.

Ada pelajaran besar dari drama RUU-HIP yang berhubungan dengan PDIP, yaitu Pancasila tidak akan aman selama PDIP masih menjadi partai penguasa di negeri ini. Atau sebelum bubarnya partai banteng ini akan selalu ada yang mengutak-atik dasar negara kita dan bahkan akan mereka ganti menjadi Trisila atau Ekasila.

Meskipun mereka akhirnya memasukkan Tpa MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang larangan komunis (PKI) dan menggugurkan pasal 7 tentang pemerasan Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, tetap saja PDIP tidak bisa dipercaya sampai kapan pun sampai mereka benar-benar bubar atau tidak lagi menjadi partai yang berkuasa di negeri ini. Karena PDIP untuk saat ini dan kedepannya sudah tidak akan dipercaya lagi sebagai tempat untuk menitipkan Pancasila.

Dari kelima butir pancasila, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa (KYME) yang paling ingin merka ubah, bahkan para elit Partai Banteng sudah melecehkan dan ada gagasan untuk mengganti sila pertama menjadi “Ketuhanan Yang Berkebudayaan (KYB)”. Sudah bisa ditebak kemana arah mereka yaitu secara perlahan akan melenyapkan total dasar ketuhanan dalam kehidupan berbagai umat.

Yang paling tersakiti dengan RUU-HIP ini tentunya adalah umat Islam dan umat akan mencatat masalah ini, semua sudah terang benderang dilihat dari pemikiran mereka untuk memeras lima sila menjadi tiga atau dua, bahkan mungkin hanya menyisakan satu butir Pancasila saja. Dan tidak diragukan lagi PDIP sedang membidik sila ketuhanan seakan-akan mereka sudah gerah dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mereka para politisi PDIP berkilah bahwa inisiatif perubahan butir-butir Pancasila bukan dari partai merka yakni PDIP, mereka mengatakan seperti terfitnah soal pembahasan Pancasila dan soal peniadaan Tap MPRS larangan komunisme-PKI di deretan konsideran RUU. Tapi semua orang bisa menulusuri kronologi RUU “toxic” tersebut, siapa sebenarnya yang mengusulkan.

Entah dengan alasan ingin tetap berada di pemerintahan atau merasa takut dibuang, parpol-parpol lain yang ada di pemerintahan dengan teganya mendukung pembahasan RUU busuk ini. Hanya ada dua Partai yang menolaknya yakni PKS dan partai Demokrat. PKS menolak karena alasan yang sangat mendasar, sementara Demokrat menolak dengan alasan tidak baik membahas RUU disaat masa pandemi Covid-19.