Jokowi: Pemilu Bersih, Hanya Saya Menggunakan Bansos, Sertifikasi Guru, Kepala Desa untuk Kampanye Anak Saya!

Saat ini semua rakyat sudah mengetahui bahwa Jokowi (Joko Widodo) adalah presiden yang mau lengser, tetapi mempersiapkan anaknya menjadi presiden selanjutnya. Jokowi yang tidak berhasil untuk berkuasa 3 periode karena hambatan dari PDI Perjuangan, sebagai partai paling besar pengusungnya, akhirnya menggunakan partai lainnya untuk mencapai cita-citanya berkuasa dalam jangka waktu yang lama.

Airlangga Hartarto, ketua Umum Partai Golkar yang tersandera dengan kasus bermasalah, kasus ekspor minyak mentah minyak goreng/CPO (Crude Palm Oil). Kasus CPO yang membuat harga minya goreng melesat, karena lebih banyak ekspor pada rentang tahun 2021-2022, yang merugikan Rp 12.3 Trilyun. Sejak Airlangga bermasalah, Jokowi memanfaatkan ketakutan Airlangga masuk penjara. Pada saat Anies Baswedan bertemu dengan Airlangga Hartarto, langsung Airlangga dipanggil KPK, dan besoknya langsung menyatakan dukungannya ke pilihan Jokowi, sebagai partai pendukung pemerintah.

Jokowi merasa didukung penuh rakyat, oleh karena itu dia menambrak semua aturan untuk meloloskan keinginannya. Sejak pengaturan umur cawapres, penggunaan bantuan sosial (bansos) yang berjumlah 500 trilyun, yang dikirimkan ke rakyat pada tanggal 12 Februari 2024, bansosnya juga langsung dirapel 3 bulan. Kemudian sertifikasi guru yang seharusnya bulan Maret 2024 dibagikan, dimajukan menjadi tgl 13 Februari 2024. Kepala desa yang dikumpulan berkali-kali untuk mendukung Prabowo-Gibran, sudah menerima uang berkali-kali juga. Tidak ada yang bisa mengumpulkan kepala desa tanpa bantuan pemerintah.

Jika pemilu 2024 berjalan mulus, maka pemilu 2029 akan berulang dengan kecurangan yang sama. Proses sebelum, masa perhitungan, dan setelah pemilu akan dipraktekan lagi. Presiden yang menjabat bisa menggunakan keuangan negara seenaknya, menteri-menteri pembantu presiden yang ketakutan jabatannya hilang atau karena terlah melakukan korupsi sehingga takut dipenjara.

Terlihat sekali Jokowi masih ingin berkuasa, rapat presiden dengan menteri tgl 26 Februari 2024 sudah merencanakan program makan gratis, sedangkan proses perhitungan hasil pemilu masih berjalan dan proses hak angket DPR ke Presiden akan berlangsung. Jika Prabowo-Gibran yang akan berkuasa, apakah Jokowi akan diam saja? Tidak mungkin. Jokowi memindahkan dukungan dari Ganjar Prabowo ke Prabowo-Gibran saja karena Ganjar tidak bisa diatur Jokowi, Ganjar lebih memilih mengikuti PDI Perjuangan. Ditambah anaknya yang menjadi cawapres, uang rakyat dikorbankan untuk kampanye anaknya menjadi presiden selanjutnya.

Jokowi adalah contoh presiden perusak demokrasi Indonesia seperti Soeharto, malahan bisa jadi lebih bengis dari Soeharto. Soeharto masih ada perasaan tidak enak dengan para ulama dan tidak bernyali ingin menaikkan anaknya menjadi mentri dengan cepat. Pembunuhan pengawal Rizieq Shihab, dibebaskan murni dengan alasan polisi yang menjadi korban, padahal bukti-bukti penganiayaan ke 6 orang pengawal terlihat jelas pada saat pemeriksaan forensik. Jokowi juga telah membangkitkan KKN (kolusi korupsi nepotisme) kembali, yang membuat Indonesia makin jelek dimata luar negeri. Di dalam kampanyenya Prabowo-Gibran, gaji pejabat akan dinaikkan untuk menghindari korupsi. Banyak pejabat yang mendukung program kampanye ini, karena jika ketahuan korupsi tidak akan dimiskinkan seperti program Anies-Muhaimin. Jokowi lebih suka pejabat-pejabat yang bermasalah dengan kasus korupsi untuk menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan, agar mereka bisa disetir mengikuti keinginannya. KPK yang diharapkan para pendirinya menjadi badan pemberantas korupsi menjadi macan ompong di jaman Jokowi. Sejak kepemimpinan seorang jendral polisi Firli Bahuri, per tahun hanya terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) hanya dibawah 10 kasus per tahun. Berbeda dengan KPK sebelum menjadi Aparat Sipil Negara (ASN) dijaman kepemimpinan Agus Rahardjo, per tahun bisa 20 kasus bahkan bisa diatas 30 kasus OTT per tahun.

Kebodohan dan kemiskinan di jaman Jokowi dan selanjutnya akan tetap dipelihara, untuk memudahkan proses bansos untuk kepentingan pemilu, sudah terbukti berhasil. Walaupun bansos sudah ditutup bulan November 2023, menteri keuangan, Sri Mulyani tidak bisa menahan dalam penggunaan bansos oleh presiden untuk kampanye anaknya. Siapapun calonnya jika biaya kampanye ditanggung negara sebesar 500 trilyun, siapapun bisa menjadi presiden.

Jika pemilu 2024 berlangsung sesuai keinginan Jokowi, maka pemilu 2029 dan seterusnya akan tetap seperti ini. Proses kecurangan sebelum, masa perhitungan dan setelah perhitungan akan dipertontonkan lagi. Dan akhirnya rakyat yang akan merasakan akibatnya. Basos untuk kepentingan pemilu yang ugal-ugalan membuat beras sulit didapat seminggu setelahnya. Bukan tidak mungkin peristiwa 98 akan terulang kembali, kerusuhan dimana-mana.